Berita

Ketua MPR RI Ahmad Muzani (Foto: TV Parlemen)

Politik

Ketua MPR: Korupsi Pengkhianatan terhadap Ruh Kemerdekaan dan Demokrasi

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025 | 11:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menjelang 80 tahun kemerdekaan RI, semua pihak diajak untuk merefleksikan moral konstitusional. 

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni.

Hal itu disampaikan Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat 15 Agustus 2025. 


Atas dasar itu, Muzani pun mengajak semua pihak untuk menjalankan amanat konstitusi terkait pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

“MPR mengajak semua elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen terhadap agenda pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001,” tegas Muzani. 

Lebih jauh, Muzani pun mengapresiasi upaya yang dinilai sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menindak kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. 

“Ini langkah awal yang patut didukung secara konsisten oleh semua pihak,” kata dia.

Sebab, kata Muzani, korupsi bukanlah sekadar kejahatan hukum atau finansial. Namun, korupsi adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi. 

“Merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan generasi masa depan. Ia (korupsi) menodai ruh kebangsaan kita sendiri,” tegasnya. 

Muzani pun berharap etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan.

“Serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan,” tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengisi pidato kenegaraan serta menyampaikan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.

Turut hadir para mantan Presiden dan Wakil Presiden, seperti Joko Widodo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Jusuf Kalla (JK) dan yang lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya