Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Foto: RMOL/Yudhistira Wicaksono)

Politik

Nusron Wahid Sengaja Bikin Polemik untuk Perkuat Maju sebagai Ketum PBNU

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025 | 08:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid kemungkinan sengaja membuat polemik dan kontroversi untuk memperkuat dirinya maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto merespons polemik yang dilakukan Nusron Wahid dengan mengatakan bahwa tanah merupakan milik negara, bukan milik rakyat. Nusron kemudian memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya itu.

Menurut Hari, menteri yang berasal dari Partai Golkar itu, membuat gaduh dalam kabinet diyakini memiliki maksud tertentu.


"Bisa saja itu dilakukan untuk memperkuat kepentingan individu ataupun parpolnya," kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Dari hasil investigasi di lapangan kata Hari, SDR menduga perilaku kebijakan kontroversial Nusron untuk memperkuat dirinya maju sebagai calon Ketum PBNU.

"NW (Nusron Wahid) memang sengaja membuat polemik dan kontroversi sehingga agenda pribadi maupun kelompok tercapai. Ibarat peribahasa, 'Sekali Mendayung, Dua Tiga Pulau Terlampaui'," pungkas Hari.

Ketum PBNU saat ini masih dijabat Kyai Yahya Cholil Staquf sejak 26 Desember 2021. Dia terpilih melalui Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung menggantikan Said Aqil Siradj. Yahya Cholil Staquf menjabat hingga 2027 mendatang.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya