Berita

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Fahri Hamzah, dalam diskusi Berani Bicara yang digelar di Rumah Besar Gatotkaca, Jalan Pattimura 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Agustus 2025/RMOL

Politik

Fahri Hamzah:

Enam Juta Rakyat Tinggal di Hunian Layak Tapi Tak Punya Rumah

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 01:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mendapati jutaan masyarakat tinggal di hunian layak, tetapi tidak memiliki rumah sendiri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dalam diskusi Berani Bicara yang digelar di Rumah Besar Gatotkaca, Jalan Pattimura 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Agustus 2025.

Dia menjelaskan, temuan jutaan masyarakat tinggal di rumah hunian yang layak tetapi bukan milik sendiri, berdasarkan penelusuran langsung tim satuan tugas (Satgas) ke lapangan.


"Jadi ada 6 juta keluarga yang tinggal di rumah yang layak dan rumah itu bukan punya dia," ujar Fahri.

Waketum Partai Gelora ini mengatakan, masyarakat yang tinggal di rumah layak huni tetapi bukan milik sendiri, didata oleh Kementerian PKP sebagai masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah.

"Jadi orang-orang itu datang ke satu rumah. Rumah itu kelihatan rumah layak. Lalu ditanya, ini rumah kamu atau bukan? Lalu dia bilang ini bukan rumah saya. Ini orang keluar dari apa yang harus kita identifikasi sebagai orang yang memerlukan rumah," urainya.

Menurutnya, pendataan terhadap masyarakat yang belum memiliki rumah, meskipun kini tengah tinggal di hunian layak, tetapi harus dibantu oleh pemerintah.

Pasalnya, Fahri menilai kelompok masyarakat seperti ini termasuk yang berpotensi masuk ke garis kemiskinan ekstrem.

"Perumahan itu termasuk yang akan memberikan efek, menyelesaikan ketimpangan yang masif. Oleh sebab itu sejak awal saya sangat keras mengusulkan pembangunan sektor perumahan yang masif," ucapnya.

"Saya bilang hati-hati. Karena mungkin kemiskinan ekstrem itu ada di sini. Tetap untuk memudahkan identifikasi, mereka dimasukkan kepada kelompok yang tetap ngantri ingin punya rumah, sebab pada dasarnya mereka tidak punya rumah," demikian Fahri menambahkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya