Ini Respons Demokrat soal Peluang PDIP Masuk Pemerintahan Prabowo

DPP Partai Demokrat menolak untuk menanggapi opini soal peluang PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa perihal bergabung atau tidaknya PDIP ke kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. 

“Penetapan kabinet ya itu hak prerogratifnya Presiden,” kata Herman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 5 Agustus 2025.

Namun demikian, kata Herman, mengenai PDIP yang berpotensi gabung pemerintah, Partai Demokrat tetap menghormati apapun yang menjadi keputusan Presiden Prabowo nantinya. 

“Jadi, selama bahwa Presiden menetapkan pilihan-pilihan itu ya kita hormati, karena itu hak prerogatifnya. Nah oleh karenanya, tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan pihak-pihak lain,” kata Herman.

Lebih jauh, Herman meyakini bahwa semua partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, baik di dalam atau di luar koalisi. 

“Semakin solidnya seluruh potensi bangsa, partai-partai politik memiliki satu tujuan yang sama bersama dengan pemerintah, saya kira akan semakin baik dan akselerasi untuk mencapai tujuannya akan lebih terukur,” pungkas Herman.