Berita

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli/RMOL

Politik

Kwik Kian Gie, Ekonom Nasionalis yang Lebih Pribumi dari Pribumi

KAMIS, 31 JULI 2025 | 19:08 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kabar berpulangnya Kwik Kian Gie Ekonom senior dan mantan Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2001-2004 pada Senin malam, 28 Juli 2025 lalu membuat haru banyak kalangan.

Pasalnya, rekam jejak Kwik Kian Gie dalam memperbaiki ekonomi nasional yang karut marut usai krisis moneter 1999-1998 terbilang luar biasa. 

“Kami terkejut, saat menerima lagi, bangsa dan rakyat Indonesia telah kehilangan lagi sosok ekonom nasionalis yang konsisten dan bersahaja pro ekonomi pribumi taat menjalankan ideologi Pancasila dan bersih dari korupsi sebagai abdi negara,” ucap Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori dalam keterangannya, Kamis, 31 Juli 2025.


Lanjut dia, meskipun mendiang dikenal luas publik sebagai keturunan etnik Tionghoa, namun sikapnya sebagai pejabat negara lebih pribumi daripada orang pribumi sendiri. 

“Sebagai ekonom konstitusi, kami menghormati dan menghargai mendiang yang dengan sukarela mengakui, bahwa ekonomi konstitusi-lah sistem yang harus ditegakkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan yang berjalan saat ini,” tegasnya. 

“Bahkan, berani berbeda pandangan dengan pimpinan partai politik yang menempatkannya di dalam kabinet pemerintahan kala itu,” tambah dia.

Walaupun, Defiyan tidak mengenal mendiang Kwik Kian Kie begitu dekat, tapi ada satu sikap nasionalisme yang patut diapresiasinya ketika menjadi pimpinan di Bappenas. 

“Kala itu, pada tahun 2002 the World Bank (Bank Dunia) menawarkan utang baru yang cukup besar sekira 500 juta Dolar AS (kurs Dolar AS= Rp10.000) atau sejumlah Rp5 triliun. Namun, jumlah itu ditolak oleh Pak Kwik Kian Kie dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara dan APBN,” kenangnya. 

Pada akhirnya, terjadi kompromi untuk memotong (slicing) tawaran utang tersebut menjadi dua (2) tahun. 

“Inilah bentuk konsistensi dan integritas seorang pejabat negara yang mungkin sudah jarang atau malah tak ada lagi di dalam pemerintahan,” tegasnya lagi.

Menurut ekonom jebolam UGM ini, itu menjadi keberhasilan (success factor) yang tak akan mungkin dilakukan oleh para ekonom kapitalis. 

“Atau istilah mendiang Barkeley's gank atau anak didik USA yang text book thinking! Kepulangan Pak Kwik Kian Gie tidak lagi menyisakan para ekonom yang berkhidmat pada tegaknya Pasal 33 UUD 1945 yaitu sistem perekonomian ala Indonesia. Tidak banyak ekonom saat ini yang berbeda mazhab ekonomi saat teori ilmu ekonomi yang diajarkan di berbagai Perguruan Tinggi adalah kapitalisme-liberalisme,” bebernya.

“Sebagai Ekonom Konstitusi kami turut berduka dan merasa kehilangan mendiang yang sangat kritis dan peduli terhadap nasib rakyat, utang negara serta kemandirian perekonomian bangsa. Semoga kepergian Pak Kwik yang sudah kami anggap sebagai guru dan mantan pejabat pemerintahan ini menjadi hikmah bagi para penyelenggara negara Indonesia. Selamat jalan Pak Kwik!” tandas Defiyan.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya