Berita

Budi Arie Setiadi/Net

Politik

Aparat Harus Beri Kepastian Hukum pada Budi Arie di Kasus Judol

SENIN, 14 JULI 2025 | 10:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat penegak hukum sudah seharusnya segera menuntaskan kasus pengamanan judi online (judol). Termasuk mengusut dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi dalam kasus tersebut. 

“Aparat hukum sebaiknya memprosesnya agar ada kepastian hukum pada Budi Arie,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Kamis 14 Juli 2025. 

Menurut Jamiluddin, hal itu perlu dilakukan agar ada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.


Oleh karenanya, aparat penegak hukum harus memeriksa Budi Arie dan mengusut dugaan keterlibatannya di kasus tersebut. 

“Kepastian hukum diperlukan Budi Arie, agar kepercayaan publik kembali kepadanya. Hal ini diperlukan karena sebagai pejabat publik Budi Arie perlu kredibilitas agar semua kebijakannya dapat diterima masyarakat,” katanya. 

Selain itu, Jamiluddin juga menilai aparat penegak hukum perlu membuktikan bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam memberantas judol. 

“Bukti itu tidak dengan omongan, tapi melalui penuntasan kasus tersebut,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya