Jakarta Didorong Miliki Perda Keterbukaan Informasi Publik

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI didorong melakukan percepatan inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta. 

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu 22 Juni 2025.

Harry berharap proses inisiasi Ranperda dapat segera dilakukan baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif, agar pada perayaan 500 tahun Jakarta di tahun 2027, ibu kota sudah memiliki Perda KIP yang progresif dan relevan dengan kebutuhan warga urban.

“Kita sudah memiliki regulasi yang konkret dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik,” ujar Harry.

Harry menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan lagi sekadar jargon, melainkan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945, dan telah diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Transparansi harus menjadi budaya, baik di kalangan badan publik maupun masyarakat. Dengan begitu, partisipasi publik akan semakin masif, dan demokrasi bisa berjalan lebih sehat karena masyarakat punya akses terhadap informasi yang memadai,” kata Harry.

Menurut Harry, keberadaan Perda KIP akan menjadi tonggak penting bagi Jakarta sebagai kota global yang menjunjung nilai demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta budaya informasi yang terbuka dan bertanggung jawab.

“Inilah momen yang tepat. Menjelang lima abad usia Jakarta, kita harus memperkuat fondasi demokrasi informasi di ibu kota,” pungkas Harry.