Berita

Rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan/RMOL

Politik

Realisasi Pajak Kuartal I 2025 Sebesar Rp393,9 Triliun

RABU, 07 MEI 2025 | 14:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan laporan realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2025 kepada Komisi XI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Rabu 7 Mei 2025.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, realisasi penerimaan pajak sampai Maret 2025 mencapai Rp393,9 triliun.

Menurutnya, angka ini mengalami kontraksi sebesar 8,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, di mana waktu itu penerimaan APBN sebesar Rp428,6 triliun. 


“Secara persentase terhadap APBN 2025, penerimaan tersebut sudah mencapai 17,6 persen dari target yang ditetapkan,” kata Suryo Utomo.

Ia mengurai angka tersebut didapat dari penerimaan PPh Non Migas yang terkumpul sebesar Rp234,5 triliun. Ini mencakup PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Orang Pribadi, PPh Badan, serta PPh Final. 

Menurut Suryo, khusus untuk PPh Pasal 21, jumlah penerimaannya cukup stabil karena terkait erat dengan pembayaran gaji dan upah yang rutin. Namun, untuk PPh Pasal 22 Impor dan PPh Badan terlihat terjadi perlambatan cukup signifikan.

Sementara itu, untuk PPN dan PPnBM, penerimaannya mencapai Rp146,2 triliun. 

“Kontraksi yang terjadi terutama disebabkan oleh perlambatan konsumsi dan turunnya harga komoditas ekspor yang berdampak pada restitusi yang diajukan oleh pelaku usaha," kata Suryo. 

"Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) juga berpengaruh terhadap pola pelaporan dan pembayaran PPN,” tutupnya.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya