Berita

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio/Istimewa

Politik

Ketika Reshuffle Kabinet di Depan Mata, Tiga Partai Ini Langsung Cari Selamat

MINGGU, 04 MEI 2025 | 00:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Deklarasi dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029 menjadi penanda bahwa reshuffle kabinet sudah dekat.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut, dukungan tersebut bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.

"Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan para partai besar ini sudah jelas bahwa reshuffle sebentar lagi akan berlangsung," kata sosok yang akrab disapa Hensat ini kepada wartawan, Sabtu 3 Mei 2025. 


Hensat menambahkan, deklarasi dari sejumlah parpol koalisi pemerintah tersebut juga bisa diartikan sedang menunjukkan adanya "kegaduhan politik" di internal mereka.

"Ini terlihat seperti mereka tahu kalau enggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet," kata founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini. 

Hensat juga menilai, waktu deklarasi ketiga partai tersebut terlalu dini untuk konteks Pilpres 2029. Padahal, partai-partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKS seharusnya memanfaatkan penghapusan presidential threshold menjadi 0 persen untuk lebih berani mengusung ketua umum mereka sebagai calon presiden, bukan fokus mempertahankan posisi di kabinet.

"Pilpres 2029 masih jauh, dan dengan presidential threshold nol persen, partai-partai besar ini seharusnya punya nyali buat mencalonkan ketum mereka," papar Hensat

Lebih lanjut, Hensat berpandangan bahwa deklarasi yang terlalu dini bisa memunculkan persepsi bahwa partai-partai ini kurang memiliki visi jangka panjang.

"Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis," pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya