Presiden Prabowo Subianto/Ist
DALAM politik, kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tapi bagaimana kepemimpinan itu membangun arah, membagi beban, dan menciptakan struktur yang bertahan.
Setelah 150 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah menampilkan sesuatu yang tak diragukan arahnya ketika diwawancarai oleh tujuh jurnalis senior: memaksimalkan energi dalam eksekusi.
Presiden tampak tidak banyak berspekulasi, tidak sibuk dengan perayaan simbolik. Ia memilih bekerja. Ia menyusun ulang anggaran, menyorot pupuk dan traktor, menghidupkan dashboard pangan, dan merancang program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Dalam lanskap politik yang sering tersesat dalam retorika, langkah ini terasa konkret.
Namun analisis strategis ini tidak berhenti pada apresiasi. Sebab dalam struktur negara, kerja keras pemimpin bukan jaminan bahwa sistem akan bertahan. Negara yang bergerak hanya karena satu orang sedang berlari, bukan negara yang kokoh, melainkan negara yang kelelahan menunggu komando. Kerja hebat hanya akan bermakna ketika sistem mampu menirunya tanpa harus diseret tiap hari.
Terlihat bahwa Presiden paham risiko global: ketegangan geopolitik, perang dagang, dan krisis pangan. Maka ia menyodorkan tiga prioritas: swasembada pangan, energi, dan air. Ini bukan hanya agenda kebijakan, tapi upaya membangun kedaulatan dalam dunia yang makin tidak bisa diprediksi. Hanya saja untuk menjadikan itu kenyataan, negara tertantang tidak bisa hanya bekerja dari atas sendirian. Ia butuh energi kita bersama.
Menariknya, di sinilah letak kodrat ide besar itu diuji: ia tidak lahir sebagai cetak biru yang final, melainkan sebagai kerangka yang terus menyesuaikan diri dengan kenyataan yang bergerak.
Agenda besar Presiden tentang swasembada dan ketahanan nasional bukan rumus yang tinggal dieksekusi. Ia adalah gagasan yang teramat kompleks, menuntut waktu untuk dipahami, tenaga untuk dijalankan, dan imajinasi kolektif untuk ditumbuhkan bersama. Sejauh ini, semangat dari pusat sudah ada. Tapi resonansi di bawahnya belum sepenuhnya menjalar sebagai inisiatif yang otonom dan siap gerak.
Ini bukan soal salah urus. Ini soal fase awal dari transisi cara berpikir bernegara. Relasi antara pemimpin dan pelaksana belum seluruhnya tumbuh sebagai hubungan simetris saja. Kekuasaan masih bicara dari panggung, belum turun ke barisan penonton. Tapi setiap panggung, cepat atau lambat, butuh tepuk tangan yang tulus serta meriah dan itu hanya datang dari mereka yang merasa menjadi bagian dari naskahnya ceritanya.
Apapun dinamika dan debat yang bergulir, kita perlu ingat: perbedaan bukan halangan, tapi prasyarat berpikir. Negara yang mandiri, adil, dan sejahtera bukan lahir dari seragamnya pendapat, melainkan dari pertemuan pikiran yang kritis dan bebas.
Seperti benih yang tumbuh pelan, perubahan tidak datang dari akrobat janji, tapi dari kesabaran politik dan nalar publik. Gotong royong bukan sekadar slogan warisan, tapi praksis kebangsaan yang menuntut partisipasi sadar. Maka, jika kita ingin masa depan, jangan takut pada perbedaan takutlah pada diam yang membunuh akal sehat.
Dan mungkin, di tengah segala keterbatasan cara dan komunikasi yang tak selalu ramah telinga, arah yang dituju masih bisa dimengerti. Kita tidak selalu sepakat pada bagaimana, tapi bisa jadi masih sepaham dalam mengapa. Sebab tujuan tak hanya dinilai dari presepsi media, tapi juga dari keseriusan Presiden dan niat mereka yang melangkah untuk republik ini lebih hebat.
*Penulis adalah Akademisi FISIP Universitas Udayana
