Berita

Audiensi Indonesia Maritime Security Initiative (Indomasive) ke Kantor KPU, Jakarta beberapa waktu lalu/Ist

Politik

KPU dan Indomasive Bidik Penguatan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pesisir

RABU, 26 MARET 2025 | 06:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Indonesia Maritime Security Initiative (Indomasive) menggelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas kerja sama dalam meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan masyarakat pesisir.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara kedua pihak untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi pemilu dapat lebih teredukasi dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif Indomasive, Faujan Aminullah menjelaskan bahwa masyarakat pesisir menghadapi berbagai tantangan yang menghambat partisipasi mereka dalam pemilu.


Selain faktor geografis yang membuat akses terhadap informasi pemilu menjadi lebih sulit, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan rendahnya literasi politik juga menjadi kendala utama.

Menurutnya, banyak warga di wilayah pesisir yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses pemilu.

"Kami melihat masih ada kesenjangan besar dalam hal akses informasi pemilu bagi masyarakat pesisir. Tidak semua warga memiliki kesempatan untuk mendapatkan sosialisasi yang memadai tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu. Oleh karena itu, Indomasive ingin berperan aktif dalam membantu KPU menjangkau kelompok masyarakat ini dengan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan," ujar Faujan dalam keterangannya, Rabu, 26 Maret 2025.

Sementara itu, perwakilan KPU, Kadar Setiawan, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Indomasive. Ia menyampaikan bahwa KPU memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan inklusivitas dalam pemilu, termasuk dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan yang memiliki jaringan luas di komunitas tertentu.

Menurutnya, kerja sama dengan Indomasive menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa masyarakat pesisir tidak lagi tertinggal dalam hal edukasi politik.

"Kami sangat menghargai upaya Indomasive dalam mengajak KPU untuk berkolaborasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di daerah pesisir. Kami sadar bahwa tantangan dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif sangat besar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas. Oleh karena itu, sinergi dengan pihak-pihak seperti Indomasive," ujar Kadar Setiawan.

Dalam audiensi ini, kedua pihak juga mendiskusikan berbagai wacana program strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi pemilu bagi masyarakat pesisir. KPU juga menyambut baik gagasan Indomasive untuk melibatkan komunitas nelayan di lingkungan mereka masing-masing.

Menurut Parwakilan KPU, Yuliana Nina, pendekatan berbasis komunitas ini diyakini lebih efektif dalam membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat pesisir, karena informasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang mereka kenal dan percayai akan lebih mudah diterima dan dipahami.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, KPU mendorong Indomasive untuk merancang surat kerja sama beserta rencana program pemilu yang lebih konkret dan sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih yang Pilkada yang lebih rendah dibanding Pemilu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya