Pelanggaran politik uang atau money politic dalam pemilihan umum (pemilu), berpotensi membuat nilai demokrasi Indonesia terus menurun.
Pandangan tersebut datang dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edi Oloan Pasaribu.
Edi menuturkan, perbaikan sistem pemilu tidak serta merta membuat demokrasi elektoral Indonesia menjadi semakin baik.
Pasalnya, dia memandang permasalahan hari ini terletak pada perilaku pribadi masing-masing orang, baik itu yang bertindak sebagai pemilih, yang dipilih atau calon, ataupun terutama penyelenggara.
"Karena saya percaya betul peribahasa yang bilang; '
the right system will produce the right result'," ujar Edi kepada wartawan, Jumat, 7 Maret 2025.
"(Artinya) sistem yang baik menghasilkan hasil yang baik, tapi kalau yang menjalankan sistemnya juga enggak baik susah ini," sambungnya.
Dia memandang, permasalahan utama yang kerap muncul pada setiap pemilu adalah money politic, sehingga demokrasi Indonesia tidak senantiasa membaik.
"Bagaimanapun sistem yang kita bangun, kita bentuk, itu tidak akan terjadi perubahan yang radikal kalau tidak perilakunya," tuturnya.
Oleh karena itu, Edi berharap ada perbaikan etik yang dimasukkan dalam revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, mengingat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 kemarin telah menunjukkan persoalan money politic yang sudah sangat mengakar.
"Jadi kita lahir dari rahim demokrasi yang brutal di 2024, kita sepakat. Karena diskusinya, kalau kita tidak stop money politics, akan ada namanya istilah yang saya sebut inflasi demokrasi. Di 2029 semakin besar nanti," demikian Edi menambahkan.
