Berita

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Edy Wuryanto (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Legislator PDIP Usul Sritex Diambil Alih BUMN

RABU, 05 MARET 2025 | 00:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

DPR mengusulkan kepada pemerintah agar mengambil alih PT. Sri Rejeki Isman (Tbk), untuk mencegah banyaknya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, dalam audiensi perwakilan pekerja Sritex, di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Maret 2025.

Dia mulanya mengungkapkan pandangannya terkait upaya pemerintah menghentikan PHK ribuan karyawan Sritex. 


"Karena itu saya menyambut positif pemerintah yang ingin membantu mencarikan investor baru, itu good," ujar Edy. 

Kader banteng itu menilai langkah pemerintah sangat tepat untuk kesejahteraan para pekerja pabrik tekstil dan garmen tersebut, bahkan terhadap perekonomian dalam negeri. 

"Syukur-syukur kalau usulan saya dianggap Sritex berdampak pada perekonomian nasional, kan kemarin diundang juga Pak Erick Thohir, ada Menaker, Presiden mengundang Erick Thohir untuk apa? Kalau Menaker jelas urusan hak pekerja," tutur Edy.

"Tapi kalau BUMN hubungannya apa dengan ini? Barangkali negara mau investasi, boleh. Mengapa tidak, kalau Sritex memiliki dampak ekonomi yang tinggi?" lanjutnya.

Oleh karena itu, Edy mendorong pemerintah agar memperjelas upaya penyelamatan nasib ribuan karyawan Sritex, dengan memastikan operasional perusahaan garmen itu tetap berjalan alias tidak jadi bangkrut. 

"Kalau memang ini positif untuk investasi, mengapa negara tidak masuk dan membantu menyelamatkan Sritex?" demikian Edy menambahkan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya