Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno/Ist
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno agar mewaspadai manuver ASN yang berupaya merebut posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI.
Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan, sering muncul kelompok-kelompok pejabat yang saling mendukung untuk memperoleh posisi strategis.
Mereka biasanya membentuk aliansi berdasarkan kesamaan latar belakang, seperti pendidikan, almamater, atau hubungan pribadi yang telah terjalin lama.
"Praktik semacam ini dapat memicu persaingan tidak sehat yang menghambat jalannya pemerintahan," kata Sugiyanto kepada
RMOL, Jumat 28 Februari 2025.
Menurut Sugiyanto, indikasi adanya persaingan internal dapat terlihat dari munculnya isu-isu di kalangan pejabat maupun publik, seperti spekulasi tentang perombakan jabatan, pemecatan, atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu.
Manuver seperti ini umumnya berkaitan dengan perebutan jabatan strategis, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, hingga posisi Wali Kota, Camat, dan Lurah.
Jabatan Sekda, misalnya, sering menjadi posisi yang diperebutkan karena perannya yang sangat strategis dalam mengelola birokrasi.
"Masyarakat perlu turut mengawasi setiap pergerakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan ambisi berlebihan dalam mengejar posisi," kata Sugiyanto.
Jika dinamika semacam ini dibiarkan berkembang, dampaknya bisa sangat merugikan. Selain mengganggu stabilitas pemerintahan, hal ini juga dapat mengalihkan fokus dari tugas utama pemerintahan, yaitu pelayanan publik dan pembangunan Jakarta.
"Akhirnya yang paling dirugikan adalah masyarakat," kata Sugiyanto.
Dalam konteks ini, Pramono Anung dan Rano Karno harus mengambil sikap tegas terhadap ASN dan pejabat di Pemprov DKI Jakarta agar tidak terjebak dalam politik praktis yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
"Pemerintahan yang baru harus dijalankan dengan prinsip kolaborasi, transparansi, dan profesionalisme," kata Sugiyanto.
Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan konsisten, Pemprov DKI Jakarta akan lebih mampu mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tanpa terganggu oleh perebutan jabatan yang justru merugikan masyarakat dan tujuan utama pemerintahan.
