Berita

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto memberikan klarifikasi di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 26 Februari 2025/RMOL

Politik

Yandri Bungkam Didesak Mundur dari Mendes

RABU, 26 FEBRUARI 2025 | 13:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Organisasi pemantau pilkada, Lokataru Foundation, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. 

Desakan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang, dengan salah satu pertimbangannya adalah dugaan keterlibatan Yandri dalam proses pilkada.

Namun, saat dimintai tanggapan terkait tuntutan tersebut, Yandri memilih untuk tidak memberikan pernyataan. 


Politikus PAN itu justru mengalihkan pembicaraan dengan mengajak wartawan menikmati hidangan yang disediakan dalam jumpa pers.

"Minum, minum, cukup ya, terima kasih," kata Yandri seraya meninggalkan lokasi jumpa pers di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 26 Februari 2025.

Ketidaksediaannya menanggapi desakan Lokataru tersebut, menunjukkan Yandri seolah tidak ingin memperpanjang polemik. Lewat jumpa pers Yandri membantah melakukan cawe-cawe dalam kemenangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas dalam Pemilihan bupati dan wakil bupati Serang 2024

MK memutuskan menganulir kemenangan pasangan nomor urut 2 ini dan memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang. Kemenangan itu disebut sangat dipengaruhi oleh Yandri Susanto, suami dari Ratu Zakiyah, yang menjabat Menteri Desa.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya