Berita

Kepala Daerah mengikuti Retreat/Ist

Politik

Absen Retret, Kepala Daerah PDIP Pertegas "Petugas Partai"

MINGGU, 23 FEBRUARI 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Puluhan kepala daerah dari PDIP kompak tidak mengikuti retret yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Ketidakhadiran ini lantaran adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader partainya yang dilantik menjadi Kepala Daerah untuk menunda perjalanan menuju retret yang dijadwalkan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. 

Instruksi tersebut berkaitan dengan situasi hukum yang tengah dihadapi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pengamat politik Adi Prayitno memandang kepala daerah dari PDIP dihadapkan pada dilema antara tugas sebagai pejabat publik dan loyalitas terhadap keputusan partai. 

"Ini menunjukkan bahwa PDIP kader-kadernya yang menjadi kepala daerah adalah petugas partai," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu 23 Februari 2025.

Di sisi lain, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengatakan semua kader partai politik sesungguhnya adalah petugas partai. Buktinya, tidak ada kader yang berani menentang keputusan partainya.

Label petugas partai yang sering kali digunakan partai berlambang banteng moncong putih digunakan untuk menggambarkan kesetiaan kader-kadernya kepada keputusan partai.

"Jadi soal petugas partai ini terjadi pada semua partai politik, meski harus kita akui yang menyebut terang-terangan kadernya sebagai petugas partai hanyalah PDIP," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya