Berita

Kepala Daerah mengikuti Retreat/Ist

Politik

Absen Retret, Kepala Daerah PDIP Pertegas "Petugas Partai"

MINGGU, 23 FEBRUARI 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Puluhan kepala daerah dari PDIP kompak tidak mengikuti retret yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Ketidakhadiran ini lantaran adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader partainya yang dilantik menjadi Kepala Daerah untuk menunda perjalanan menuju retret yang dijadwalkan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. 

Instruksi tersebut berkaitan dengan situasi hukum yang tengah dihadapi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat politik Adi Prayitno memandang kepala daerah dari PDIP dihadapkan pada dilema antara tugas sebagai pejabat publik dan loyalitas terhadap keputusan partai. 

"Ini menunjukkan bahwa PDIP kader-kadernya yang menjadi kepala daerah adalah petugas partai," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu 23 Februari 2025.

Di sisi lain, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengatakan semua kader partai politik sesungguhnya adalah petugas partai. Buktinya, tidak ada kader yang berani menentang keputusan partainya.

Label petugas partai yang sering kali digunakan partai berlambang banteng moncong putih digunakan untuk menggambarkan kesetiaan kader-kadernya kepada keputusan partai.

"Jadi soal petugas partai ini terjadi pada semua partai politik, meski harus kita akui yang menyebut terang-terangan kadernya sebagai petugas partai hanyalah PDIP," pungkasnya.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Kejanggalan LHKPN Wakil DPRD Langkat Dilapor ke KPK

Minggu, 23 Februari 2025 | 21:23

Jumhur Hidayat Apresiasi Prabowo Subianto Naikkan Upah di 2025

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:56

Indeks Korupsi Pakistan Merosot Kelemahan Hampir di Semua Sektor

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:44

Beban Kerja Picu Aksi Anggota KPU Medan Umbar Kalimat Pembunuhan

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:10

Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahmi Akbar Ormas Islam

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:08

Bawaslu Sumut Dorong Transparansi Layanan Informasi Publik

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:52

Empat Negara Utama Alami Krisis Demografi, Pergeseran ke Belahan Selatan Dunia, India Paling Siap

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:46

Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:34

Indra Gunawan Purba: RUU KUHAP Perlu Dievaluasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:31

Kolaborasi Kunci Keberhasilan Genjot Perekonomian Koperasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:13

Selengkapnya