Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Kasus Hasto Murni Hukum Bukan Politisasi, Jangan Senggol Prabowo!

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 21:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wasekjen Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Jose meyakini bahwa kasus hukum yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bukan politisasi.

Sehingga, pihaknya meminta semua pihak termasuk elite PDIP untuk tidak mengadu domba rakyat, terlebih menyenggol berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

“Politikus PDIP jangan memangadu domba rakyat, program Presiden Prabowo harusnya didukung penuh karena semua untuk kepentingan rakyat, dalam program Pak Prabowo banyak manfaat yang sudah di rasakan masyarakat. Selain dari pada makan bergizi gratis (MBG), diskon tarif listrik, dan fokus pemerintah untuk pendidikan,” kata Jose kepada wartawan, Jumat, 21 Februari 2025.


Jose mengatakan, beri waktu pemerintah bekerja untuk rakyat karena semua tidak bisa terwujud secara instan, apalagi pemerintahan baru berjalan 100 hari lebih.

Masyarakat harus cerdas dan jangan mau dimanfaatkan untuk syahwat dan kepentingan politik kelompok tertentu.

“Semua ada jalannya, ada alurnya. Mari dukung pemerintah! Jangan membodohi rakyat. Rakyat sudah pintar. Perkara Sekjen Hasto Kristianto, kalau memang tidak salah nanti pengadilan yang menentukan. Jangan bilang politisasi, kasusnya jelas, buktinya jelas! Kan sudah di Prapid kemarin, dan jelas sudah diputuskan ditolak. Mau alasan apa lagi?!” tegasnya.

Indonesia, tegas Jose, merupakan Negara hukum dan jangan sampai ada intimidasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini negara hukum, jangan sampai kita kalah, diperiksa sebagai tersangka dikawal ratusan massa. Ini upaya intimidasi KPK. Harusnya malu beliau sebagai sosok negarawan,” katanya.

Menurutnya, sekarang sudah saatnya masyarakat bersatu dan bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia Emas. Kembali ditekankannya, masyarakat jangan mau diadu domba untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Sudah saatnya rakyat bersatu, bahu-membahu. Mewujudkan Indonesia Emas. Dari hulu ke hilir. Bersama-sama, jangan malah mau diadu domba. Suara rakyat yang benar, suara rakyat yang gak paham apa-apa yang hanya mau beli bahan pokok murah. Kalau yang teriak-teriak di sana-sini, ya cek aja keasliannya,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya