Berita

Wakil Ketua MPR sekaligus politikus Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ketika menghadiri pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota Seluruh Indonesia Masa Jabatan Tahun 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025/Ist

Politik

Demokrat Minta Kepala Daerah Perkuat Kolaborasi dengan Pusat

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 20:49 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kepala Daerah yang baru dilantik harus dapat memperkuat kolaborasi guna membuat kemajuan Indonesia dan mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ketika menghadiri pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025.

“Selamat kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang baru saja dilantik,” kata Ibas.


Politisi Partai Demokrat ini juga berpesan agar kepala daerah yang mendapat amanah dapat bertanggung jawab dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. 

“Saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin daerah masing-masing. Semoga dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, serta terus mengutamakan kepentingan rakyat,” jelasnya.

Untuk itu, Ibas pun kemudian mengajak para Kepala Daerah terus berkolaborasi dan bersinergi secara nyata dalam membangun Indonesia.

“Pertama, mari kita tingkatkan kolaborasi antar lembaga, baik pusat maupun daerah, untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam menjalankan program-program pembangunan yang memberikan dampak nyata dan memberi kebahagiaan bagi masyarakat,” tegas Ibas.

Selanjutnya, agar terhindar dari praktik korupsi, Ibas berharap para pimpinan daerah ini bisa berkomitmen menjaga pemerintahan yang bersih.

"Penting bagi kita semua untuk menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional, agar setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab harapan rakyat dan mendorong kemajuan daerah yang lebih baik," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya