Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia/Ist
Citra positif Presiden Prabowo Subianto pada masa 100 hari kerjanya tiba-tiba runtuh gegara kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Pakar ilmu pemerintahan Efriza memandang, elpiji merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya dikelola dengan baik pemerintah.
Namun dengan adanya larangan penjualan eceran di warung-warung oleh Bahlil, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo potensi menurun drastis.
"Semakin miris situasi ini terjadi ketika kepuasan masyarakat tinggi kepada pemerintah sebesar 80,9 persen (berdasarkan survei)," ujar Efriza kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Kamis, 6 Februari 2025.
Dia menjelaskan, larangan edar elpiji 3 kg sangat dirasakan masyarakat. Dampaknya gas melon itu sulit dicari atau langka di warung-warung kelontong.
"Polemik dari Kelangkaan Gas LPG 3 KG menunjukkan upaya pembuatan kebijakan oleh pemerintah yang tidak becus, seolah pemerintah enggak mengerti cara membuat kebijakan," tutur Efriza.
"Permasalahan ini semakin miris karena adanya ketidakselarasan dalam proses pembuatan kebijakan dengan mencuatnya kabar kebijakan LPG yang ingin disetop dari pengecer bukan inisiatif dari Presiden," sambungnya.
Oleh karena itu, pengamat politik dari Citra Institute ini berpandangan Bahlil tidak melakukan koordinasi dengan Presiden Prabowo sebelum membuat dan menerapkan satu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, ia bertanggung jawab atas
policy cycle yang karut-marut yang malah merugikan masyarakat, ditambah lagi fakta miris Komentar Bahlil yang malah menyalahkan masyarakat," tambahnya.
