Tersangka KPK, Paulus Tannos/Repro
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk melakukan ekstradisi terhadap tersangka Paulus Tannos (PT) yang berhasil ditangkap di Singapura setelah buron selama 5 tahun.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, pihaknya berhasil menangkap buronan Paulus Tannos yang sudah menjadi buronan sejak tahun 2019.
"Benar bahwa Paulus Tanos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Fitroh kepada wartawan, Jumat pagi, 24 Januari 2025.
Fitroh menjelaskan, KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Hukum untuk melakukan membawa Paulus Tannos kembali ke Indonesia.
"Sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," pungkas Fitroh.
Pada Agustus 2024 lalu, tim penyidik telah memeriksa anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S. Haryani (MSH) sebagai tersangka.
Miryam telah ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2019 lalu bersama 3 orang lainnya, yakni Paulus Tannos selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra, Isnu Edhi Wijaya selaku Dirut Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, dan Husni Fahmi selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik.
Pada 13 November 2017 lalu, Miryam telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus pemberian keterangan palsu saat bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP.
Sementara itu, untuk Husni Fahmi dan Isnu Edhi Wijaya masing-masing divonis penjara 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 31 Oktober 2022.
Dalam kasus korupsi e-KTP, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Paulus diduga diperkaya sebesar Rp145,85 miliar, Miryam Haryani diduga diperkaya sebesar 1,2 juta dolar AS, manajemen bersama konsorsium PNRI diduga diperkaya sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diduga diperkaya sebesar Rp107,71 miliar, serta Husni Fahmi diduga diperkaya sebesar 20 ribu dolar AS dan Rp10 juta.
