Berita

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Sistem Nasional, Ronny Talapessy/RMOL

Politik

PDIP Ungkap Ada Saksi Dipaksa Beri Keterangan Agar Hasto Terlibat Kasus Harun Masiku

JUMAT, 10 JANUARI 2025 | 01:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim hukum DPP PDIP mengakui telah menerima informasi bahwa ada sejumlah saksi yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipaksa untuk memberikan keterangan agar menyebut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus Harun Masiku.

"Kami mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang memang dibujuk terus, dipaksa, untuk menyampaikan keterangannya, dugaan keterangannya, untuk mengaitkan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto," ungkap Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Sistem Nasional, Ronny Talapessy, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2025. 

Ronny menuturkan, saksi-saksi yang dipanggil penyidik KPK tersebut sebetulnya sudah pernah diuji kesaksiannya di persidangan.


Namun, Ronny enggan berkomentar lebih jauh terkait dugaan intimidasi saksi oleh penyidik KPK tersebut. 

Sebab, kata dia, hal itu akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya setelah bukti-bukti terkumpul.

"Ini nanti kita akan sampaikan berikutnya," kata Ronny.

Ronny menegaskan, PDIP akan mengambil langkah hukum jika benar intimidasi itu terjadi. Dia pun mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Ini negara hukum bukan negara kekuasaan, tentunya kami tim hukum akan mengambil tindakan hukum," tegas Ronny.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya