Presiden RI, Prabowo Subianto/Istimewa
Pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada barang dan jasa umum disambut baik oleh masyarakat. Namun demikian, pemerintah perlu segera mencari solusi alternatif untuk menjaga penerimaan negara.
Untuk itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengusulkan lima langkah strategis yang dinilai lebih adil dan progresif untuk menambah penerimaan negara, salah satunya pajak kekayaan.
Bhima menyarankan pengenaan pajak kekayaan sebesar 2 persen terhadap total harta para konglomerat. Kebijakan ini berbeda dari pajak penghasilan, karena berfokus pada nilai aset yang dimiliki para warga superkaya.
"Untuk gantikan penerimaan PPN yang tidak jadi naik maka opsinya ada banyak. Pertama, pemerintah bisa mulai rancang pajak kekayaan di mana total harta orang superkaya dipajaki 2 persen. Jadi bukan pajak penghasilan ya, tapi pajak harta yang selama ini Indonesia belum punya," ujar Bhima kepada
RMOL, pada Rabu 1 Januari 2025.
"Estimasinya akan diperoleh Rp81,6 triliun sekali penerapan pajak kekayaan. OECD dan G20 kan mendorong pemberlakuan pajak kekayaan juga," sambungnya.
Bhima juga mendorong percepatan penerapan pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak ini disebut dapat diberlakukan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.
"Pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan tahun ini. Tinggal keluarkan PMK-nya saja kalau soal pajak karbon. Begitu diberlakukan ke PLTU batubara, hasil pajak karbon akan digunakan untuk dorongan belanja energi terbarukan yang serap tenaga kerja. Bagus juga pajak karbon bagi lingkungan hidup," jelas Bhima.
Ketiga, Pajak Produksi Batubara. Dalam hal ini, Bhima mengusulkan agar pajak produksi batubara di luar royalti yang ada saat ini dinaikkan untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara.
Lalu, Penutupan Kebocoran Pajak. Bhima menegaskan pentingnya memperbaiki pengawasan pajak di sektor sawit dan tambang yang selama ini kerap mengalami kebocoran.
"Tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang," tegasnya.
Terakhir, Evaluasi Insentif Pajak. Bhima menilai sejumlah insentif pajak saat ini tidak tepat sasaran dan perlu dievaluasi. Salah satu contohnya adalah program
tax holiday yang diberikan kepada perusahaan smelter nikel yang telah meraup laba besar.
"Evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya, perusahaan smelter nikel yang labanya besar sekali tidak perlu dikasih
tax holiday," ujarnya.
Pada Selasa 31 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah. Sementara barang dan jasa yang sebelumnya terkena PPN 11 persen tidak mengalami kenaikan.
