Berita

Donald Trump/Net

Bisnis

Indonesia Perlu Waspada, Trump Punya UU yang Berpotensi Batasi Akses ke Pasar AS

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 09:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump bakal lebih progresif terhadap pengelolaan mineral kritis.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, AS memiliki Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA). 

"Saya yakin dengan pemerintahan baru Presiden Trump akan lebih progresif terhadap critical minerals. Kita tahu mereka punya Inflation Reduction Act yang akan juga mengatur bahwa barang yang mereka produksi bisa subsidi, otomotif yang mereka produksi bisa subsidi kalau critical minerals-nya tidak dikuasai oleh negara tertentu," kata Airlangga dalam Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, dikutip Kamis 5 Desember 202. 


Inflation Reduction Act (IRA) merupakan UU yang disahkan pada 16 Agustus 2022 lalu, yang mengatur pengurangan inflasi, mendukung transisi energi bersih, dan memperkuat sistem pajak AS.

Dalam IRA, AS memberikan subsidi hanya pada produk-produk yang menggunakan critical minerals yang tidak dikuasai oleh negara tertentu.

Airlangga menilai aturan ini perlu diantisipasi Indonesia karena berpotensi membatasi akses Indonesia ke pasar AS untuk produk hilirisasi berbasis mineral, seperti baterai kendaraan listrik.

"Mereka (AS) baru bikin Inflation Reduction Act itu kira-kira dua tahun yang lalu, sedangkan kita bikin Undang-Undang Minerba itu dari tahun 2009. Jadi kita sudah ahead of America dan juga ahead of European Union. EU juga baru membuat undang-undang terkait dengan critical minerals," jelas Airlangga.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya