Berita

Donald Trump/Net

Bisnis

Indonesia Perlu Waspada, Trump Punya UU yang Berpotensi Batasi Akses ke Pasar AS

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 09:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump bakal lebih progresif terhadap pengelolaan mineral kritis.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, AS memiliki Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA). 

"Saya yakin dengan pemerintahan baru Presiden Trump akan lebih progresif terhadap critical minerals. Kita tahu mereka punya Inflation Reduction Act yang akan juga mengatur bahwa barang yang mereka produksi bisa subsidi, otomotif yang mereka produksi bisa subsidi kalau critical minerals-nya tidak dikuasai oleh negara tertentu," kata Airlangga dalam Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, dikutip Kamis 5 Desember 202. 


Inflation Reduction Act (IRA) merupakan UU yang disahkan pada 16 Agustus 2022 lalu, yang mengatur pengurangan inflasi, mendukung transisi energi bersih, dan memperkuat sistem pajak AS.

Dalam IRA, AS memberikan subsidi hanya pada produk-produk yang menggunakan critical minerals yang tidak dikuasai oleh negara tertentu.

Airlangga menilai aturan ini perlu diantisipasi Indonesia karena berpotensi membatasi akses Indonesia ke pasar AS untuk produk hilirisasi berbasis mineral, seperti baterai kendaraan listrik.

"Mereka (AS) baru bikin Inflation Reduction Act itu kira-kira dua tahun yang lalu, sedangkan kita bikin Undang-Undang Minerba itu dari tahun 2009. Jadi kita sudah ahead of America dan juga ahead of European Union. EU juga baru membuat undang-undang terkait dengan critical minerals," jelas Airlangga.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya