Berita

Kolase Ricky Tamba dan Pilkada 2024/RMOL

Politik

Jaringan 98: Pernyataan Pilkada Rasa Pilkades Menghina Akal Sehat

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 11:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jurubicara Jaringan 98, Ricky Tamba, menanggapi pernyataan politikus Partai Golkar Sarmuji yang menyebut pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 terasa seperti "Pilkades". 

Menurut Ricky, Pilkada merupakan mekanisme ketatanegaraan yang telah disepakati bersama dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Pilkada serentak 2024 dilaksanakan di 545 daerah meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

"Pilkada adalah mekanisme ketatanegaraan untuk regenerasi kepemimpinan daerah yang akan menjadi sumber kepemimpinan nasional," kata Ricky melalui video singkat yang diterima redaksi, Minggu 1 Desember 2024


Ia menyebut narasi Pilkada rasa Pilkades merendahkan proses demokrasi. Menurutnya, menyepelekan Pilkades juga berarti melupakan peran strategis kepala daerah yang sesungguhnya ujung tombak pemerintahan.

"Ini juga menghina kecerdasan akal sehat kita," tegasnya.

Ricky lantas mengingatkan bahwa ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada harus disalurkan melalui jalur konstitusi yang disediakan, seperti melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Saya rasa ini pernyataan suara sumubang yang tidak pas, yang bikin kita merasa sedih," pungkasnya.

Alasan Sarmuji mengatakan Pilkada 2024 rasa Pilkades karena meskipun banyak selebriti yang ikut bertarung di Pilkada, nyatanya mereka tetap kalah. Ini menunjukkan popularitas tak ada nilainya di Pilkada 2024.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya