Berita

Ilustrasi hunian vertikal/Ist

Politik

Dukung Program Tiga Juta Rumah, DPRD DKI Percepat Proses Perizinan

JUMAT, 15 NOVEMBER 2024 | 20:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Program pemerintah pusat untuk mewujudkan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendapat dukungan penuh DPRD DKI Jakarta.

Demi menyukseskan program itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki aset lahan untuk dibangun hunian layak.

“Kita siap untuk mendukung program pemerintah untuk membangun hunian vertikal di tanah-tanah pemerintah daerah,” ujar Khoirudin lewat keterangan resminya, Jumat 15 November 2024.


Ia juga menyatakan, siap mendukung pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembangunan program tiga juta rumah.

“Kita juga ingin mempercepat proses perizinan dan dibebaskan dari retribusi. Kita dukung sepenuhnya program pemerintah pusat,” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Adapun dasar hukum pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah tertuang di Pasal 44 huruf (h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terdapat juga dalam Pasal 63 ayat 3 huruf (e) dan ayat 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Untuk Pulau Jawa, besaran penghasilan rendah yakni paling banyak Rp7 juta untuk kategori tidak kawin, dan Rp8 juta untuk kategori kawin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

IPB Job Fair 2026 Perluas Peluang Kerja dan Bantu Dunia Industri

Senin, 23 November 2026 | 04:18

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

Senin, 23 November 2026 | 03:57

Mobil Mewah para Kader Gerindra Disorot Warganet

Senin, 23 November 2026 | 03:30

Kenaikan Suku Bunga BI Bisa Ancam Visi Asta Cita Prabowo

Senin, 23 November 2026 | 03:08

Maung Bandung Bungkam Bali United Lewat 3 Menit Mematikan

Senin, 23 November 2026 | 02:42

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

Senin, 23 November 2026 | 02:24

Panglima TNI Membidik

Senin, 23 November 2026 | 01:59

BGN Evaluasi Dapur MBG yang Tidak Sesuai Standar, Operasional Siap-siap Disetop!

Senin, 23 November 2026 | 01:31

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026 | 01:01

Demonstrasi Drone dan RCWS yang Memukau di Bumi Marinir Cilandak

Senin, 23 November 2026 | 00:39

Selengkapnya