Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat tembus 427,8 miliar Dolar AS atau sekitar Rp6.803 triliun pada triwulan III 2024.
Bank Indonesia (BI) dalam siaran persnya pada Jumat 15 November 2024 mengatakan utang tersebut naik 8,3 persen secara tahunan (yoy), dengan utang yang bersumber dari pemerintah dan swasta.
"Posisi ULN triwulan III 2024 dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata BI dalam keterangannya.
Adapun posisi ULN pemerintah pada periode ini dilaporkan mencapai 204,1 miliar Dolar AS (Rp3.246 triliun). Pertumbuhan utang ini melonjak 8,4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Kenaikan utang ini, kata BI dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,1 persen).
Sementara itu, utang luar negeri swasta pada periode ini tercatat sebesar 196,0 miliar Dolar AS (Rp3.117). Utang ini turun 0,6 persen yoy, karena ULN lembaga keuangan (financial corporations) ikut turun 3,2 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta.
BI mengklaim utang luar negeri itu masih aman dan terkendali. Hal tersebut terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 31,1 persen.
Selain itu, keamanan ini juga diklaim tercermin dari komposisi yang didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2 persen dari total utang luar negeri.
Dikatakan lembaga keuangan negara itu, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
