Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Tiongkok dan UE Sepakat Selesaikan Perselisihan Tarif EV dengan Dialog

SABTU, 26 OKTOBER 2024 | 12:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tiongkok dan Uni Eropa (UE) sepakat menyelesaikan perselisihan mengenai investigasi antisubsidi UE terhadap kendaraan listrik Tiongkok melalui dialog.

Hal itu disampaikan Kementerian Perdagangan Tiongkok setelah adanya pembicaraan antara Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao dan Wakil Presiden Eksekutif dan Komisaris Perdagangan Komisi Eropa Valdis Dombrovskis yang berlangsung daring pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Kementerian mengatakan kedua belah pihak telah memutuskan untuk terus membuat komitmen harga sebagai solusi untuk kasus tersebut.


"Ada seruan kuat dan harapan tinggi dari berbagai sektor di Tiongkok dan Eropa untuk penanganan kasus ini secara tepat," kata Wang, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu 26 Oktober 2024.

Ia mengatakan, sejak 20 September 2024, UE dan Tiongkok telah melakukan upaya negosiasi mengenai komitmen harga. 

"Beberapa kemajuan positif telah dicapai dalam aspek-aspek tertentu, tetapi perbedaan signifikan masih terdapat pada isu-isu yang menjadi perhatian utama komunitas bisnis di Tiongkok dan Eropa," kata Wang.

Wang mencatat bahwa Tiongkok akan dengan teguh melindungi hak dan kepentingan sah perusahaannya. Ia juga menyatakan harapan bahwa kedua pihak akan terus memajukan negosiasi berdasarkan tahap konsultasi sebelumnya, dan mencapai terobosan substantif sesegera mungkin.

Pada 4 Oktober 2024, negara-negara UE melalui pemungutan suara setuju untuk menerapkan tarif hingga 45 persen pada kendaraan listrik, atau EV, yang diimpor dari Tiongkok.

Sepuluh negara, termasuk Prancis dan Italia, mendukung penerapan tarif, sementara lima negara, termasuk Jerman, menolak usulan tersebut. Sebanyak 12 negara abstain.

Pada diskusi Jumat kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai investigasi pemulihan perdagangan yang diprakarsai Tiongkok terhadap barang-barang Uni Eropa tertentu, seperti brendi, daging babi, dan produk susu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya