Berita

Ilustrasi: VOA

Dunia

Kekerasan China terhadap Nelayan Vietnam Dikecam Filipina

SENIN, 07 OKTOBER 2024 | 00:58 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Filipina mengecam penyerangan yang dilakukan China terhadap nelayan Vietnam di Laut China Selatan. Di kawasan itu pula Manila dan Beijing tengah terlibat dalam aksi saling provokasi yang dikhawatirkan merebak menjadi konflik bersenjata.

Seperti diberitakan VOA, Vietnam menuduh "pasukan penegak hukum China" memukuli 10 nelayan dengan jeruji besi dan merampok ikan dan peralatan senilai ribuan dolar dari mereka akhir pekan lalu di Kepulauan Paracel.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri China mengakui adanya insiden yang terjadi di sana tetapi membantah versi Vietnam tentang kejadian tersebut.
China dan Vietnam sama-sama mengklaim Kepulauan Paracel, tetapi Filipina tidak.

China dan Vietnam sama-sama mengklaim Kepulauan Paracel, tetapi Filipina tidak.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan dan ilegal otoritas maritim China terhadap nelayan Vietnam di dekat Kepulauan Paracel pada tanggal 29 September 2024," kata Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano dalam sebuah pernyataan (Jumat, 4/10).

Ia menggambarkan "serangan yang tidak dapat dibenarkan" tersebut sebagai "tindakan yang mengkhawatirkan dan tidak memiliki tempat dalam hubungan internasional."

Departemen luar negeri Filipina juga mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat yang mengatakan bahwa mereka mengetahui "insiden serius" tersebut.

“Filipina secara konsisten mengecam penggunaan kekuatan, agresi, dan intimidasi di Laut China Selatan, dan menekankan perlunya para aktor untuk benar-benar menahan diri,” katanya.

"Merupakan kewajiban utama untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya di laut, khususnya nelayan."

Insiden itu terjadi hanya tiga bulan setelah personel penegak hukum Tiongkok yang bersenjatakan pisau, tongkat, dan kapak menyerang pasukan Filipina yang berusaha memasok kembali garnisun Filipina di Second Thomas Shoal di kepulauan Spratly.

Tiongkok menyita senjata dan peralatan lainnya serta merusak kapal-kapal Filipina, sementara seorang pelaut Filipina kehilangan ibu jarinya dalam pertikaian pada 17 Juni 2024.

Penjaga pantai Tiongkok dan kapal-kapal lainnya dalam beberapa bulan terakhir juga telah menabrak, menyemprotkan meriam air, dan memblokir kapal-kapal pemerintah Filipina pada beberapa kesempatan di sekitar Second Thomas Shoal dan Sabina Shoal di Kepulauan Spratly, serta Scarborough Shoal di wilayah laut lainnya.

Beijing mengklaim sebagian besar Laut China Selatan dan selama bertahun-tahun berupaya memperluas kehadirannya di wilayah yang disengketakan di sana, mengabaikan putusan internasional yang menyatakan bahwa klaimnya atas sebagian besar jalur air itu tidak memiliki dasar hukum.

Beijing telah membangun pulau-pulau buatan yang dipersenjatai dengan sistem rudal dan landasan pacu untuk jet tempur, serta mengerahkan kapal-kapal yang menurut Filipina mengganggu kapal-kapalnya dan menghalangi para nelayannya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya