Berita

Presiden Joko Widodo

Politik

Ancaman Badai PHK, Jokowi Akui Presiden Gagal

SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 09:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jelang pensiun 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo memperingatkan masyarakat terkait ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tidak main-main, Jokowi menyebut dampak ancaman tersebut bisa menyebabkan 85 juta pekerjaan hilang. 

Padahal, Indonesia tengah menyambut bonus demografi 2030 yang harus adanya lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.


Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, badai PHK tersebut sesungguhnya sudah berlangsung, khususnya di sektor industri tekstil.

"Kabar yang sesungguhnya ingin didengar oleh publik adalah, apa yang telah dilakukan Jokowi dalam merespons badai PHK tersebut?" kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (23/9).

Analis Politik Universitas Nasional itu menegaskan, jika tidak ada strategi dan antisipasi yang jelas, maka pernyataan Jokowi tersebut sesungguhnya adalah pengakuan telah gagal sebagai presiden mengantisipasi PHK massal.

"Jika tidak ada strategi dan antisipasi, ini artinya Jokowi sekedar menyampaikan keluhan dan kegagalannya dalam mengantisipasi badai tersebut," pungkas Andi.

Gelombang PHK yang melanda sejumlah industri, termasuk tekstil, menjadi perhatian serius di akhir masa jabatan Jokowi. Tanpa strategi jelas, badai ini bisa berdampak panjang pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya