Berita

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango/RMOL

Politik

Ormas Lebih Mudah Ketemu Presiden Jokowi Ketimbang Pimpinan KPK

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2024 | 15:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Organisasi masyarakat (Ormas) disebut lebih mudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo ketimbang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan langsung Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango merespon soal harapannya kepada pemerintahan yang akan datang.

"Kita berharap bahwa mereka komit dengan apa yang mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan (Paku Integritas). Penting sangat karena koordinasi dengan pemerintah," kata Nawawi seperti dikutip RMOL, Jumat (13/9).


Nawawi pun menceritakan bahwa, ormas lebih mudah bertemu dengan Presiden Jokowi ketimbang pimpinan KPK.

"Saya pernah bercanda dengan Pak Alex, saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK," tutur Nawawi.

Nawawi mengaku, selama 5 tahun menjadi pimpinan KPK, pimpinan KPK tidak pernah sekalipun diundang untuk membicarakan KPK.

"Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang. Bukan hanya diundang, kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali saja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan  Hakordia pada waktu itu, satu kali," jelas Nawawi.

Nawawi pun sempat berharap di satu momen dirinya berbincang dengan Presiden Jokowi. Namun demikian, harapannya itu pun juga sirna.

"Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi KPK, ketika pergantian pimpinan, masuknya Pak Johanis Tanak. Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil, (ternyata) tidak, yang dipanggil itu Dewas saat itu," pungkas Nawawi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya