Berita

Petani tembakau di lereng Sumbing/RMOLJateng

Bisnis

Petani Tembakau Minta Regulasi yang Adil dan Tidak Diskriminatif

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 20:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Seluruh elemen dalam ekosistem hulu tembakau menyatakan kesediaan untuk mematuhi regulasi pemerintah selama aturan tersebut dibuat dengan jelas dan tanpa diskriminasi.

Hal ini diungkapkan dalam pernyataan bersama oleh perwakilan petani tembakau dan cengkeh di Indonesia pada Senin (26/8). 

"(Kami) bukanlah pihak yang anti regulasi kami siap taat dan atuh terhadap aturan yang tidak diskriminasi, berimbang dan dapat dilaksanakan dengan baik," bunyi pernyataan bersama tersebut.


Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), I Ketut Budhyman, menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa peraturan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada petani kecil, seperti petani tembakau dan cengkeh.

Ia menyoroti pengetatan aturan yang melarang penjualan rokok secara eceran per batang serta menetapkan zonasi penjualan rokok minimal 200 meter dari tempat pendidikan, yang dinilai merugikan ekosistem tembakau dalam negeri.

“Faktanya hari ini pasal-pasal di hilir sangat membuat kami khawatir. Prihatinnya lagi Kementerian Kesehatan seperti tidak mengindahkan masukan Kementerian Pertanian yang mencoba mencari jalan tengah dengan tetap melindungi petani tembakau dan cengkeh," kata Budhyman.

Sebagai bagian dari hulu ekosistem pertembakauan terdapat 2, 5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Aturan yang baru disahkan pemerintah dinilai dapat berakibat terhadap turunnya produksi rokok dan hingga mengurangi serapan industri yang tentunya akan berakibat pada turunnya harga cengkeh, dan upah para petani.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya