Tangkapan layar Ganjar Pranowo dalam wawancara eksklusif Ni Luh Kompas TV berjudul "Kadernya Ditarget, PDIP Melawan" yang ditayangkan pada 5 Agustus 2024 dikutip Senin (12/8)/RMOL
Dugaan keterlibatan invisible hand yang mempunyai kekuatan besar di Republik Indonesia mengobok-obok partai politik (parpol) bukan isapan jempol belaka.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo pernah mengingatkan soal intervensi kekuatan besar tersebut terhadap parpol bisa menimpa parpol mana pun. Meskipun, beberapa waktu belakangan PDIP acap kali mengalami intervensi tersebut.
Hal itu setidaknya dapat dilihat dari fenomena pemanggilan sejumlah Politikus PDIP oleh aparat penegak hukum baik Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya ingatkan aja, ini tidak hanya terjadi buat PDI Perjuangan saja, kita ingatkan ini bisa terjadi pada partai lain,” ungkap Ganjar dalam wawancara eksklusif Ni Luh Kompas TV berjudul "Kadernya Ditarget, PDIP Melawan" yang ditayangkan pada 5 Agustus 2024 dikutip Senin (12/8).
Ganjar bahkan menyebut parpol pendukung pemerintahan juga ada yang ketua umumnya diperlakukan sama seperti yang dialami partai berlambang banteng moncong putih.
“Maaf, dengan segala hormat saya, bahkan di beberapa tingkatan yang tinggi kawan-kawan kita di partai lain kan pimpinannya juga diperiksa,” ungkap Capres 2024 itu.
“Juga yang pemerintahan juga, cuma membedakannya gampang, pasti ini tidak berlanjut,” imbuhnya.
Teranyar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya.
Airlangga memutuskan mundur dari Ketum Golkar per Sabtu malam (10/8) malam.
Saat ini Golkar dikabarkan telah menyiapkan pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan Airlangga sebelum menunjuk ketum definitif.
Dalam AD/ART Golkar, jadwal Munas untuk memilih ketum selanjutnya digelar pada Desember mendatang.
Jika Airlangga mundur, Golkar harus menggelar Munaslub atau menunggu jadwal Munas pada Desember sembari menunjuk Plt Ketum.
Waketum Golkar Dito Ariotedjo tidak menjawab pasti mengenai isu pengunduran diri Airlangga dari Ketum Golkar. Dito meminta untuk menunggu informasi resmi terkait isu ini.
"Kita tunggu ya resminya. Mungkin karena akan fokus di pemerintahan dan tantangan ke depan terkait ekonomi nasional dan global semakin banyak dan kompleks," kata Dito saat dikonfirmasi, Minggu kemarin (11/8).
