KPK dan BPKP Cek Fisik Gedung Shelter Tsunami Mangkrak yang Dibangun Waskita Karya

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan cek fisik terhadap bangunan gedung Shelter Tsunami mangkrak di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibangun PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto membenarkan bahwa hari ini, Kamis (8/8), pihaknya bersama BPKP melakukan cek fisik di gedung Shelter Tsunami yang mangkrak di NTB.

"Ya betul, hari ini penyidik dan auditor BPKP melakukan cek fisik di Shelter Tsunami. Untuk hasilnya, nanti kita akan update," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore (8/8).

Tessa menjelaskan, cek fisik itu bertujuan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang pasti dalam dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau Shelter Tsunami di wilayah NTB oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi NTB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014 yang dibangun oleh Waskita Karya.

"Cek fisik itu tentunya dibutuhkan oleh tim yang menghitung kerugian negara, terkait apakah barang-barang atau materialnya sesuai dengan apa yang dikerjakan, sesuai dengan apa yang ada di kontrak, dan itu nanti akan menjadi bagian dari perhitungan auditor BPKP," pungkas Tessa.

Penyidikan dugaan korupsi ini telah dilakukan KPK sejak 2023 lalu dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1 orang dari penyelenggara negara dan 1 orang lainnya dari BUMN. 

Namun demikian, KPK belum membeberkan identitas kedua tersangka dimaksud. Hal itu akan diumumkan kepada publik ketika dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.

Meskipun begitu, berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, kedua tersangka dimaksud adalah, Aprialely Nirmala selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Agus Herijanto selaku Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

Dalam proyek ini, negara mengalami kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp19 miliar.