LKPP Dorong UMKK di NTT Masuki Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) agar aktif dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Begitu pesan Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan dalam Acara bertajuk "Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik" di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kata Iwan Herniwan, kegiatan ini digelar bertujuan memperkenalkan potensi besar yang bisa dimanfaatkan oleh UMKK melalui partisipasi dalam pengadaan pemerintah.

"Teman-teman pelaku usaha mikro kecil kali ini kita ajak, mari kita masuk pasar pengadaan karena potensinya besar," ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7).

LKPP pun berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan dukungan agar UMKK dapat berperan aktif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Menyambut inisiatif LKPP, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, menyatakan kebanggaannya atas kerjasama dengan LKPP yang telah membuahkan hasil positif. 

"Kami terus bergerak meningkatkan jumlah penyedia usaha menengah kecil dan koperasi agar aktif memanfaatkan Katalog Lokal ini," ujarnya. 

Dengan bimbingan LKPP, Pemerintah Provinsi NTT kini memiliki 33 etalase Katalog Lokal yang menampilkan lebih dari 12.575 produk barang dan jasa dari 393 penyedia yang telah berhasil onboard.

Sejak diluncurkan pada Januari 2022, belanja melalui metode E-Purchasing di NTT telah mencatatkan pertumbuhan signifikan, mencapai lebih dari 275 miliar, dengan 272 miliar melalui Katalog Elektronik.