Walikota Semarang Dibidik KPK, PDIP Singgung Politik Hukum Jelang Pilkada

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi kabar terkait Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita, yang sedang dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hasto menyebut bahwa situasi ini merupakan bagian dari dinamika politik hukum yang sering terjadi menjelang Pilkada Serentak 2024. 

"Sebenarnya secara historis menjelang pilkada serentak memang ada berbagai dinamika politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, kepentingan politik," ujar Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/7). 

Sebagai contoh, Hasto mengingatkan kasus di NTT yang melibatkan Marianus Sae, yang juga terjadi menjelang Pilkada. 

“Dulu di NTT saudara Marinus Sae itu juga dalam rangka pilkada, sekarang menjadi ambigu di dalam proses penegakan hukum," tuturnya.

Lebih jauh, Hasto menegaskan bahwa partainya selalu mendukung proses hukum yang adil dan transparan, tanpa ada intervensi dari kepentingan politik. 

“PDIP percaya dan kami menghormati seluruh proses hukum tersebut hanya dilakukan dengan prinsip praduga tak bersalah dan mengedepankan kebenaran dalam hukum jangan hukum ditunggangi oleh alat kekuasaan," tandasnya.