Berita

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Sarana Aditya/Ist

Politik

PSI Minta Penerima KJP Main Judol Dicoret

RABU, 03 JULI 2024 | 14:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) minta Pemprov DKI Jakarta mencoret penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), jika terlibat judi online (Judol).

Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta, William Sarana Aditya, mengaku prihatin dengan maraknya judi online yang tidak hanya merusak moral generasi muda, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan sosial.

"Karena itu kami mendesak Pemprov Jakarta mengambil langkah tegas dengan mencabut KJP, KLJ, dan KJMU, jika ada anggota keluarga terlibat aktivitas judi online," tegasnya, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (3/7).


Menurut dia, judi online merupakan ancaman serius bagi perkembangan generasi muda dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

"Program bantuan sosial seperti KJP, KLJ, dan KJMU, diberikan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk disalahgunakan dalam kegiatan yang merugikan," katanya.

PSI Jakarta juga meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial memperketat pengawasan dan melakukan sosialisasi lebih intensif terkait bahaya judi online.

"Selain tindakan tegas, perlu ada edukasi berkelanjutan untuk mengingatkan masyarakat, terutama generasi muda, tentang dampak buruk judi online," jelas William.

PSI Jakarta berkomitmen mengawal dan mendukung kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan warga dan pemberantasan kegiatan negatif seperti judi online.

"Kami berharap langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh warga Jakarta," tutup William.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya