Berita

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Ini Dampaknya

SELASA, 18 JUNI 2024 | 09:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang negaranya pada Senin (18/6), menyusul penarikan mundur saingan utamanya, Benny Gantz.

Kabinet perang yang beranggotakan enam orang sekarang akan digantikan oleh "Kitchen Cabinet" atau sekelompok penasihat, di mana Netanyahu dapat berkonsultasi terkait perang di Gaza.

Mengutip Al Jazeera, kabinet perang dibentuk pada 11 Oktober setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober 2023.


"Kabinet perang dimaksudkan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas," ungkap laporan tersebut.

Anggotanya terdiri dari Netanyahu Netanyahu, saingan utamanya, mantan jenderal Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: Menteri Pemerintah Aryeh Deri, Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

Meski merupakan badan kecil, tetapi perselisihan dan ketidaksepakatan terus menghantui kabinet ini.

Januari lalu, surat kabar Israel Haaretz merujuk pada informasi pemimpin oposisi Yair Lapid, dikatakan bahwa Gallant dan Netanyahu tidak lagi berbicara satu sama lain. Sehingga diskusi di kabinet perang tidak memberikan hasil signifikan pada perkembangan perang.

Kepergian Gantz dari kabinet perang 9 Juni lalu, memberikan celah bagi Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang kini gencar melobi agar bisa bergabung dalam kabinet perang internal.

Ben-Gvir dan Smotrich mewakili konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel yang semakin condong ke sayap kanan. Mereka juga terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun tanah Palestina berdasarkan hukum internasional.

Keduanya sebelumnya mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke kota Rafah di Gaza, yang saat itu menjadi rumah bagi 1,5 juta pengungsi.

Mereka juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang digariskan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, sebelum Hamas hancur.

Potensi kepergian Ben-Gvir dan Smotrich diperkirkan dapat membahayakan posisi Netanyahu, di mana dua politisi itu jika digabung memiliki 14 kursi di parlemen Israel atau Knesset.

Penarikan diri mereka akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu.

Peran kabinet perang dalam menentukan penanganan konflik sebagian besar berakhir dengan mundurnya Gantz, sehingga pembubaran resmi kabinet tersebut sepertinya tidak akan membawa perbedaan besar.

Menurut Netanyahu, kabinet perang akan digantikan dengan kitchen cabinet yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.
Periklanan

Surat kabar Yedioth Ahronoth menyebut badan baru itu akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Dermer, dan ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi.

Kehadiran tiga tokoh tersebut akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan kabinet baru.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya