Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo/Net
Pilkada Jakarta 2024 diprediksi tetap menjadi sorotan, meski pusat pemerintahan akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Merespons hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada Jakarta pada 27 November 2024 mendatang.
"Pasti akan menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, beban pengawasan pemilihan Daerah Khusus Jakarta pastinya lebih berat dibandingkan daerah lain," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo pada Selasa (28/5).
Menurut Benny, perhelatan Pilkada Jakarta pasti akan menjadi trending topik. Sebagai barometer kepemimpinan nasional, Bawaslu Jakarta akan menyiapkan diri secara serius.
"Kami sudah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas tentang penanganan pelanggaran bagi seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota. Kami membedah regulasi pemilihan bersama pakar di bidang hukum dan investigasi," kata Benny.
Saat ini, kata dia, Bawaslu Jakarta masih fokus mengawasi verifikasi administrasi calon Gubernur dan wakil Gubernur independen. Pengawasan dilakukan secara melekat dengan KPU DKI Jakarta yang kini melakukan verifikasi administrasi.
Benny mengatakan, Bawaslu selalu siaga menerima laporan masyarakat terkait segala bentuk dugaan pelanggaran pemilihan di wilayah hukum Jakarta.
Dia berjanji, akan menindaklanjut laporan yang masuk agar Pemilu berjalan dengan jujur dan adil.
"Jika terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilihan, tindak pidana pemilihan dan sengketa proses pemilihan. Silakan melaporkan kepada Bawaslu, pengawasan partisipatif masyarakat adalah bentuk perwujudan visi besar Bawaslu," pungkas Benny.
