Berita

Polisi Prancis/Net

Dunia

Prancis Kerahkan Ribuan Polisi untuk Atasi Kerusuhan di Kaledonia Baru

JUMAT, 17 MEI 2024 | 12:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bala bantuan polisi Prancis mulai berdatangan ke Kaledonia Baru yang dilanda kerusuhan sejak awal pekan ini.

Komisaris Tinggi Prancis, Louis Le Franc dalam konferensi pers  pada Kamis (16/5) mengatakan bahwa ada 1000 polisi yang dikerahkan membantu operasi besar-besaran untuk mengamankan situasi di Kaledonia Baru.

"Jumlah polisi dan polisi di pulau yang dikuasai Prancis itu akan bertambah menjadi 2.700 dari 1.700 pada Jumat malam (17/5)," ungkapnya, seperti dimuat Reuters.


Louis menjelaskan, kondisi relatif tenang pada Kamis malam (16/5), tetapi kerusuhan masih terjadi di beberapa titik di ibu kota Noumea.

Dikatakan Louis, penambahan personel polisi ini dibutuhkan untuk membantu memasok makanan dan obat-obatan ke masyarakat, membersihkan ranjau dan barikade yang dipasang para aktivis.

“Bala bantuan akan tiba secara besar-besaran, segera (dan akan) dikerahkan untuk mengendalikan wilayah yang lepas dari kendali kami dalam beberapa hari terakhir," tegasnya.

Prancis telah menetapkan keadaan darurat di Kaledonia baru setelah empat orang meninggal dunia dan 300 orang terluka dalam kerusuhan sejak Senin (13/5).

Kerusuhan terjadi menyusul protes masyarakat atas reformasi pemilu disetujui oleh anggota parlemen di Paris. Aturan itu akan memungkinkan warga Perancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun berhak mengikuti pemilihan provinsi.

Beberapa pemimpin lokal khawatir langkah tersebut akan melemahkan suara masyarakat adat Kanak. Suku ini berjumlah 41 persen dari populasi dan kekuatan utama Gerakan pro-kemerdekaan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron sementara itu menyatakan akan menunda proses pengesahan amandemen menjadi undang-undang.

Dia juga akan mengundang perwakilan penduduk Kaledonia Baru ke Paris untuk melakukan pembicaraan guna mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya