Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Net

Politik

Pemerintahan Mendatang Didorong Lebih Bervisi Maritim

SELASA, 14 MEI 2024 | 05:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 memiliki visi poros maritim dunia. Pemerintahan Jokowi bakal berakhir pada Oktober 2024 mendatang.

Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan memimpin pemerintahan ke depan dituntut untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan visi kemaritiman Jokowi yang belum tuntas.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid menyatakan agar cita-cita menjadi negara maritim perlu diemban oleh pemerintahan mendatang.


“Negara maritim adalah negara dengan pemerintah yang mampu secara efektif mengelola ruang lautnya sendiri demi kepentingan trade and commerce rakyatnya untuk memperoleh berbagai barang dan jasa bermutu dari seluruh dunia dengan harga layak,” kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (14/5).

Lanjut dia, pemerintah harus mampu membangun sumber daya manusia dan industri maritim yang mumpuni di Indonesia.

“Bangsa maritim (harus) menentukan harga produk-produk agro-maritim itu sekaligus mampu membawanya ke seluruh dunia dengan kapal berbendera, dirancang bangun, dan diawaki oleh ABK bangsanya sendiri,” imbuh dia.

Pasalnya, hal tersebut akan meningkatkan perekonomian nasional yang mandiri guna menghadapi dinamika global.

“Ekspor dan impor oleh armada pelayaran nasional akan memperkokoh stabilitas eksternal ekonomi bangsa ini, sehingga tangguh menghadapi goncangan dan ketidakpastian global,” tegasnya.

“Aspek-aspek commerce dari perdagangan ini harus dibebaskan dari riba agar nilai tambah hasil produksi dan distribusi ini dinikmati semua pelakunya secara adil, tidak memperbudak manusia dan merusak ekosistem laut yang kaya sumber-sumber protein dan mineral. Desain pembangunan dan kabinet republik ini perlu dirancang ulang,” pungkasnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya