Berita

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad/RMOL

Bisnis

Indef Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran Bingung Hadapi Ekonomi Global

RABU, 01 MEI 2024 | 18:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah perlu melihat perkembangan ekonomi global ke depan, meski ada peluang namun di tahun 2025 masih ada stagnasi ekonomi global di angka 3,1 hingga 3,2 persen.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad soal tantangan ekonomi nasional ke depan.

Dia mengutarakan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, yang menjadi mitra dagang Indonesia juga belum tumbuh signifikan, di mana Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan ekonomi.


Selanjutnya, eskalasi di Timur Tengah masih terus dipantau pengaruhnya terhadap situasi ekonomi global juga turut membuat bingung pemerintahan ke depan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era pemerintahan baru.

"Siapapun yang akan jadi menteri diperkirakan kebingungan, jika tidak bisa mendinamisir situasi ekonomi di tengah suku bunga global yang masih relatif tinggi (The Fed). Itu akan berpengaruh besar terhadap suku bunga dalam negeri dan nilai tukar," kata Tauhid Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/5).

Tauhid Ahmad berpendapat beberapa tren komoditas domestik diperkirakan agak membaik, seperti batubara yang alami kenaikan harga, begitu pula minyak sawit, minyak mentah. Tetapi nikel justru turun harga.

"Hal-hal itu adalah tantangan bagi sosok menteri ekonomi kelak," sambungnya.

Pihaknya menambahkan, tidak ada satupun lembaga di dunia yang sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi presiden terpilih Indonesia, bahwa target pertumbuhan 2025 ditetapkan capai 6?"7 persen.

Lembaga dunia menaksir pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 paling tinggi sekira 5,2 persen.

"Tantangan bagi kabinet terpilih khususnya menteri-menteri ekonomi adalah bagaimana menaikkan kinerja pertumbuhan ekonomi agar melebihi target pertumbuhan yang telah diprediksi oleh lembaga-lembaga dunia," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya