Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Pria Ukraina di Luar Negeri Diminta Pulang untuk Ikut Perang

RABU, 24 APRIL 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kekurangan tentara di medan perang, mendorong Ukraina menarik warga mereka yang ada di luar negeri untuk ikut bertempur.

Mengutip AFP pada Rabu (24/4), pemerintah Ukraina sengaja menghentikan sementara layanan konsuler bagi pria usia tempur yang tinggal di luar negeri.

Penyetopan layanan ini akan membuat warga Ukraina tidak bisa memperbarui izin tinggal, sehingga mau tidak mau harus kembali ke Ukraina.


"Kementerian Luar Negeri Ukraina mengumumkan penangguhan sementara penerimaan permohonan baru untuk layanan konsuler bagi pria berusia antara 18 dan 60 tahun," ungkap laporan tersebut.

Kebijakan itu berkaitan dengan undang-undang mobilisasi tentara Ukraina yang akan mulai berlaku pada tanggal 18 Mei mendatang.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk merombak sistem mobilisasi, termasuk dengan memperketat hukuman terhadap para penghindar wajib militer.

Laki-laki Ukraina dilarang meninggalkan negaranya sejak invasi dimulai, dengan beberapa pengecualian.Tetapi banyak di antara mereka yang sudah tinggal lama di luar negeri.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menegaskan bahwa tinggal di luar negeri tidak membebaskan warga negara dari kewajiban mereka membela tanah air.

"Wajib militer secara adil akan diterapkan pada pria yang berada dalam usia wajib militer di Ukraina dan luar negeri," kata dia.

Kepala Grup Helsinki cabang Ukraina, Oleksandr Pavlichenko menilai langkah Ukraina dapat berdampak negatif terhadap reputasi Kyiv di luar negeri.

Seorang ekonomi bernama Sergiy Fursa menuduh pemerintah bertindak berdasarkan populisme yang berisiko memecah belah masyarakat.

Pemerintah Ukraina membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengesahkan undang-undang yang memfasilitasi mobilisasi.

Namun anggota parlemen mendapat kecaman karena membatalkan klausul yang memungkinkan tentara yang bertempur selama lebih dari 36 bulan untuk kembali ke negaranya.

Undang-undang baru ini dirancang untuk meningkatkan potensi pertempuran di Ukraina, namun telah menimbulkan kemarahan di negara yang kelelahan karena lebih dari dua tahun berjuang melawan pasukan Rusia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya