Berita

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood memberikan suara menentang resolusi yang mengizinkan keanggotaan Palestina di PBB di markas besar PBB di New York, pada Kamis, 18 April 2024/Net

Dunia

Diveto AS, Palestina Gagal Jadi Anggota PBB

JUMAT, 19 APRIL 2024 | 09:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, kembali gagal dilakukan setelah Amerika Serikat menjatuhkan vetonya selama pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4).

Dari 15 anggota DK PBB, 12 suara menyatakan mendukung, sementara dua abstain dari Inggris dan Swiss, serta satu veto dari AS.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan bahwa pihaknya memveto keanggotaan penuh Palestina karena keputusan pengakuan harus dibicarakan juga dengan sekutunya Israel.


"Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina, namun merupakan pengakuan bahwa hal ini hanya akan terjadi melalui perundingan langsung antar pihak,” tegasnya, seperti dimuat Reuters.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam veto AS, menyebutnya sebagai keputusan yang tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.

Sementara Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansou menegaskan bahwa Palestina tidak akan pernah menyerah untuk menjadi anggota penuh PBB, meski terus dihalangi AS.

"Fakta bahwa resolusi ini tidak disahkan tidak akan mematahkan keinginan kami dan tidak akan menggagalkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami," ujar Mansou.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz memuji Washington yang melakukan hak veto.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyindir keputusan 12 negara yang mendukung keanggotan penuh Palestina.

"Sangat menyedihkan karena suara Anda hanya akan semakin menguatkan penolakan warga Palestina dan membuat perdamaian menjadi hampir mustahil," tutur Erdan.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward mengaku abstain karena menilai prioritas utama saat ini bukan kenaggotaan penuh Palestina, melainkan penyelesaian krisis Gaza.

"Kami percaya bahwa pengakuan terhadap negara Palestina tidak boleh dilakukan pada awal proses baru, namun tidak harus pada akhir proses. Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang terjadi di Gaza," tegasnya.

Merespon veto AS, Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama berargumen bahwa diterimanya warga Palestina di PBB akan memperkuat solusi dua negara, bukan melemahkan.

"Perdamaian akan terwujud jika Palestina diikutsertakan, bukan disingkirkan," tegas Bendjama.

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi enam bulan setelah perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh PBB.

Palestina yang saat ini berstatus sebagai pengamat di PBB, telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh, yang berarti pengakuan terhadap negara Palestina.

Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melewati Dewan Keamanan dan kemudian disetujui oleh Majelis Umum.

Kendati demikian, menurut pengamat, meskipun sembilan dari 15 suara di PBB berpihak pada Palestina, konsensus di DK PBB tidak akan pernah tercapai karena veto dari sekutu Israel, Amerika Serikat.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya