Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Kritik Megawati Bentuk Perlawanan Atas Nafsu Keluarga Jokowi

JUMAT, 12 APRIL 2024 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui sebuah tulisan merupakan sebagai bentuk perlawanan atas rusaknya bangunan koalisi akibat hasrat, nafsu, dan kepentingan keluarga Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, pesan Megawati yang ditulis di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" sangat jelas bahwa lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam era Reformasi sangat dibutuhkan.

"Jangan sampai dirusak oleh hasrat dan keinginan pribadi sehingga larut dalam peran berbangsa dan bernegara. MK harus menjadi pengawal konstitusi atau The Guardian of Constitution," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).


Hari menilai, rusaknya pemerintahan saat ini bukan kesalahan PDIP semata. Mengingat, pemerintah merupakan bangunan koalisi, bukan hanya milik PDIP.

"Hasrat, nafsu dan kepentingan keluarga merusak koalisi. MSP (Megawati Soekarnoputri) berani mengutarakan lewat sebuah tulisan sebagai bagian dari menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai pembukaan UUD 1945," pungkas Hari.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya