Berita

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko/Net

Politik

Penyusunan Kabinet Prabowo Masih Tahap Informal

KAMIS, 11 APRIL 2024 | 06:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penyusunan kabinet calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih dalam tahap diskusi informal.

"Hanya diskusi-diskusi saja sedikit, rembuk-rembuk saja," ucap Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, kepada wartawan di depan kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Rabu (10/4).

Budiman menegaskan, susunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, yang didiskusikan dengan Gibran. Saat ini, sebut Budiman, Prabowo masih terus menggali informasi maupun perspektif dari berbagai pihak untuk menentukan kabinet yang terbaik.


Selain itu, Prabowo juga masih akan berkonsultasi dengan berbagai partai yang mendukung dirinya dalam Pilpres 2024.
??
Di sisi lain, Budiman tak menampik soal peluang Presiden Joko Widodo menjadi penasihat khusus dalam kabinet Prabowo mendatang.

"Pak Jokowi menurut saya berkapasitas akan hal itu, tetapi nanti balik lagi ke keputusan Pak Prabowo," imbuhnya.

Sebagai dewan pakar, dirinya memastikan tidak ikut mendiskusikan komposisi kabinet Prabowo. Namun lebih memikirkan soal program-program yang akan dijalankan Prabowo-Gibran saat menjadi presiden pada Oktober 2024.

Berbagai program tersebut, lanjut Budiman, kebanyakan merupakan kelanjutan dari program Presiden Jokowi. Seperti hilirisasi, digitalisasi, dekarbonisasi, optimalisasi dana desa, serta sumber daya manusia (SDM) yang meliputi program makan siang gratis.

Ditambah penguatan program geopolitik yang akan menjadi ciri khas Prabowo dalam pemerintahan 5 tahun ke depan, terutama terkait strategi turunan dari prinsip politik bebas aktif.

"Apakah nanti akan membangun multikulturalisme, bagaimana menjaga keseimbangan dan perdamaian dunia, serta menguraikan ketegangan minimal di Indo-Pasifik. Itu akan jadi kekuatan Pak Prabowo," tandas Budiman.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya