Presiden RI, Joko Widodo/Net
Indonesia meresmikan keanggotaannya dalam Financial Action Task Force (FATF) setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 pada Jumat (5/4) waktu setempat.
Langkah ini telah semakin mematangkan proses yang dimulai setelah hasil pertemuan Pleno FATF di Paris pada Oktober lalu yang menyatakan bahwa Indonesia secara aklamasi diterima sebagai anggota ke-40.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengatakan keanggotaan ini merupakan langkah terbesar pemerintah Indonesia, yang menunjukkan bukti komitmen Indonesia dalam memberantas kejahatan keuangan.
“Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut, semakin memperkokoh komitmen Indonesia di kancah global untuk turut memerangi beragam kejahatan keuangan global yang semakin berkembang dan perlu kita cegah maupun berantas sedini mungkin,” kata Ivan pada Senin (8/4).
Dengan Keppres ini, kata Ivan, Indonesia dapat mulai secara aktif mengikut beragam program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh FATF, sebagai wujud keseriusan negara dalam upaya menjaga integritas sistem keuangan global.
“Berbagai forum global yang diselenggarakan FATF wajib diikuti sebagai wujud keseriusan dan kontribusi Indonesia dalam menjaga dan membangun sistem keuangan dunia yang berintegritas,” tambahnya.
FATF sendiri dikenal sebagai organisasi internasional yang memusatkan perhatiannya pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Keanggotaan Indonesia dalam FATF menandai pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi, dan implementasi kebijakan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia.
Selain itu, keanggotaan Indonesia di FATF memiliki dampak positif pada reputasi ekonomi nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.
Nantinya, keanggotaan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta memperkuat kerja sama internasional dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan keuangan.
