Zulkifli Hasan saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI. (Foto: Dok. Kemendag)Berita Haji Indonesia
Wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng subsidi, Minyakita menjadi sorotan tajam. Kenaikan minyak goreng yang tak terkontrol akan menjadi wujud kegagalan pemerintah, khususnya para menteri yang berkutat di sektor pangan.
Pengamat politik Citra Institute Efriza secara khusus menyoroti sepak terjang Zulkifli Hasan (Zulhas), pencetus Minyakita saat masih menjadi Menteri Perdagangan. Zulhas terkesan lepas tangan, padahal posisinya kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Menurutnya, kebijakan yang diambil Zulhas kontraproduktif dan semakin mencekik ekonomi rakyat. Padahal, Indonesia menyandang status sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia.
“Zulhas semakin mempersulit ekonomi masyarakat. Kegagalan Zulhas menunjukkan ironi atas status Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar dunia,” tegas Efriza kepada RMOL, Minggu, 10 Mei 2026.
Harga Melambung di Berbagai DaerahBerdasarkan pantauan pasar hingga 10 Mei 2026, harga Minyakita di tingkat pedagang telah melampaui HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Di beberapa wilayah, harga bahkan sudah menembus angka psikologis Rp20.000.
Di Jakarta, misalnya, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Cijantung dan Rawamangun mematok harga Minyakita menyentuh Rp22.000 per liter. Lalu di Pekanbaru, Riau, harga dilaporkan melonjak drastis hingga Rp20.000 sampai Rp23.000 per liter jauh melampaui harga minyak goreng premium.
Pantauan lain terjadi di Bekasi dan daerah lain di Jawa Barat. Rata-rata harga di tingkat pengecer berada di kisaran Rp18.500 - Rp20.000 per liter.
Secara nasional, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan rata-rata nasional berada di angka Rp16.000 - Rp17.500, namun stok di lapangan seringkali langka atau dijual dengan sistem bundling.
"Rapor Merah" Tata Niaga PanganMenurut Efriza, persoalan utamanya bukan pada ketersediaan bahan baku, melainkan pada karut-marutnya distribusi dan lemahnya pengawasan. Ia menyebut kenaikan HET sebagai "jalan pintas" yang tidak menyelesaikan akar masalah.
“Kapasitas Zulhas dalam menjaga kestabilan harga minyak goreng domestik justru terlihat karut-marut,” cetusnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi dan menindak tegas para penimbun maupun pedagang nakal, ketimbang mengubah aturan harga.
“Bukan malah memilih menaikkan HET Minyakita. Itu menunjukkan kegagalan pemerintah, sementara yang harus menanggung dampaknya adalah rakyat,” sindir Efriza.
Efriza pun menyimpulkan bahwa lonjakan harga yang tak terkendali ini menjadi bukti nyata lemahnya manajemen pangan di bawah komando Zulhas.
“Naiknya HET Minyakita bukan solusi, tetapi bukti kegagalan kerja Zulhas sebagai Menko Pangan,” demikian Efriza.
