Berita

Kementan lakukan penanaman padi gogo integrasi dengan tanaman kelapa seluas 1 hektar di Desa Purwasedar, Sukabumi, Sabtu 9 Maret 2023/Net

Bisnis

Targetkan Penanaman 500 Ribu Hektar Pagi Gogo, Kementan Siapkan Bantuan Alsintan dan Benih

SELASA, 12 MARET 2024 | 14:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menargetkan penanaman 500 ribu hektar padi gogo sepanjang 2024 di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluruh Indonesia.

Penanaman padi gogo merupakan upaya Pemerintah mengoptimalkan lahan sawit dan kelapa serta menambah penghasilan bagi pekebun selama masa peremajaan sawit dan kelapa.

Dalam keterangan yang dikutip Selasa (12/3), Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Ditjen Perkebunan Kementan, M. Rizal Ismail menegaskan agar semua pihak dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk percepatan tanam padi gogo tumpang sari dengan tanaman kelapa dalam.


Kementan pada Sabtu (9/3) melakukan penanaman padi gogo integrasi dengan tanaman kelapa seluas 1 hektar di Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Penanaman padi gogo ini dilakukan bersama kelompok tani Simpur Mekar dan didukung Koramil Surade, Polsek Surade.

"Untuk target penanaman padi gogo di Sukabumi (telah dilakukan) sebanyak 4.165 hektar dan realisasi musim tanam Oktober – Februari 2024 sebesar 17.090 hektar,” jelas Rizal.

Kegiatan yang merupakan implementasi program terobosan dalam mendukung akselerasi peningkatan produksi padi nasional ini juga dihadiri oleh anggota kelompok tani, penyuluh pertanian dan jajaran staf Dinas Pertanian Sukabumi.

Menurut Rizal, sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengakselerasi peningkatan produksi beras nasional, Kementan sangat fokus meningkatkan produksi padi gogo integrasi dengan tanaman perkebunan seperti sawit dan kelapa.

Kementan juga menyiapkan bantuan gratis untuk petani yakni benih, alat mesin pertanian (alsintan), dan pupuk. Juga memberikan pendampingan untuk penanganan masalah dan penerapan teknologi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya