Berita

Kader Partai Solidaritas Indonesia/Net

Politik

Lonjakan Suara PSI Patut Dicurigai, Publik Tak Perlu Percaya

MINGGU, 03 MARET 2024 | 17:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Publik diminta tidak percaya seratus persen terkait melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan Sirekap KPU.

Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, menuturkan, perhitungan suara lewat Sirekap kerap terjadi kesalahan, sehingga tingginya suara PSI dapat dipastikan karena sistem error.

"Jika membaca durasi penambahan yang drastis, memang patut dicurigai, karena sistem penghitungan KPU mengalami masalah sejak awal," kata Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (3/3)


Publik, kata dia, seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk percaya, karena hasil yang diterima PSI juga potensial karena faktor kesalahan. "Atau bahkan pelanggaran, semisal penambahan secara tidak normal," tandasnya.

Menurutnya, banyak materi quick count tidak akurat dalam melakukan perhitungan suara. Sebab itu, melihat tingginya suara PSI, publik tidak perlu berlebihan mempercayainya.

"Dalam situasi seperti ini, penggelembungan itu memungkinkan, mengingat dari semua materi quick count yang dilaksanakan banyak lembaga survei, terbukti selalu akurat, bahkan sejak Pemilu 2004. Tapi kini tidak akurat hanya pada PSI, tentu menggelikan," sergahnya.

Penggelembungan suara, kata Dedi, jika memang dilakukan, tidak harus dari suara Parpol lain, tetapi cukup dari kertas suara yang tidak terpakai.

"Dan penggelembungan suara antar Parpol, bukan antar Caleg, ini hanya bisa dilakukan oleh pihak yang benar-benar berkuasa dan bisa mengendalikan," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya