Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Minta Rencana Kerja Pemerintah Akomodir Program Presiden Terpilih

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 15:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya menjaga keberlanjutan pembangunan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.

Permintaan itu disampaikan Jokowi saat memimpin sidang paripurna kabinet (SPK) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

“RKP 2025 dan Kebijakan Fiskal ini merupakan jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," katanya.


Dia juga meminta agar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres.

"Karena yang bakal menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” sambung kepala negara.

Presiden juga menekankan agar Kerangka Ekonomi Makro 2025 disiapkan dengan memperhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, transformasi ekonomi yang telah kita jalani selama sepuluh tahun terakhir harus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” pungkasnya.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Kekuasaan Otoriter Hanya Melahirkan Kekacauan dan Masa Depan Gelap

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:10

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:05

Kementan Jangan Sampai Kecolongan El Nino Gagalkan Target Swasembada Pangan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:02

Kepala Daerah Tergoda Korupsi Demi Balik Modal Ongkos Pilkada Selangit

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

Budaya Olah dan Pilah Sampah Harus Dimulai sejak Usia Dini

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

MUI Ungkap Jejak Seabad Solidaritas Bangsa Indonesia untuk Palestina

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:45

Indonesia Tangkap dan Deportasi Aktivis Palestina ke Siprus

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:01

AS Serang Iran usai Dua Tentaranya Tewas di Yordania

Minggu, 19 Juli 2026 | 10:40

Israel Larang Azan Subuh di Masjid Bethlehem Tepi Barat

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:47

Serangan Iran Rusak Fasilitas Migas Kuwait, Bandara Sempat Ditutup

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:13

Selengkapnya