Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Minta Rencana Kerja Pemerintah Akomodir Program Presiden Terpilih

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 15:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya menjaga keberlanjutan pembangunan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.

Permintaan itu disampaikan Jokowi saat memimpin sidang paripurna kabinet (SPK) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

“RKP 2025 dan Kebijakan Fiskal ini merupakan jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," katanya.


Dia juga meminta agar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres.

"Karena yang bakal menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” sambung kepala negara.

Presiden juga menekankan agar Kerangka Ekonomi Makro 2025 disiapkan dengan memperhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, transformasi ekonomi yang telah kita jalani selama sepuluh tahun terakhir harus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya